Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. (lahir di
Kota Yogyakarta, DIY, 4 April 1947) Merupakan politikus Indonesia dan tokoh
militer Indonesia. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan pada reshuffle Kabinet Kerja kedua menggantikan
Luhut Binsar Panjaitan. Wiranto pernah menjabat Panglima TNI periode 1998-1999.
Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
pada periode 2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua
(2010-2015) dan kembali terpilih lagi pada periode 2015 - 2020 pada Munas II
Hanura yang diadakan pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah.
Wiranto |
Ayahnya, RS Wirowijoto Merupakan seorang guru
sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa
pindah oleh orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota
Yogyakarta. Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan
Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).
Wiranto dan Istri |
Pendidikan Wiranto
- SMA Negeri 4 Surakarta (1964)
- Akademi Militer Nasional (1968)
- Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1984)
- Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)
- Lemhannas RI (1995)
- Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)
- STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006)
- Universitas Negeri Jakarta, Doktor bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2013)
Karier militer
Wiranto saat menjadi Panglima ABRI
Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto
tahun 1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto
semakin menanjak ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya,
Pangkostrad, dan KASAD.
Selepas KASAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi
Pangab (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998. Pada masa itu terjadi
pergantian pucuk kepemimpinan nasional. Posisinya yang sangat strategis
menempatkannya sebagai salah satu pemain kunci bersama Wakil Presiden B.J.
Habibie. Ia tetap dipertahankan sebagai Pangab di era Presiden BJ Habibie.
Berikut Merupakan jabatan yang pernah dipegang
Wiranto:
- Karoteknik Ditbang Pussenif (1983)
- Kadep Milnik Pussenif (1984)
- Kasbrigif-9 Kostrad (1985)
- Waasops Kaskostrad (1987)
- Asops Kasdivif-2 Kostrad (1988)
- Ajudan Presiden Republik Indonesia (1989-1993)
- Kasdam Jaya (1993)
- Pangdam Jaya (1994)
- Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (1996)
- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) (1997)
- Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI (1998)
Jenjang kepangkatan
Berikut Merupakan jenjang kepangkatan Wiranto:
- Letda Inf (1968)
- Lettu Inf (1971)
- Kapten Inf (1973)
- Mayor Inf (1979)
- Letkol Inf (1982)
- Kolonel Inf (1989)
- Brigjen TNI (1993)
- Mayjen TNI (1994)
- Letjen TNI (1996)
- Jenderal TNI (10-06-1997)
Karier sipil
Kariernya tetap bersinar setelah Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) tampil sebagai presiden keempat Indonesia. Ia dipercaya sebagai
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian mengundurkan diri
sesuai dengan Surat Resmi yang dikirimkan dan mendapat balasan dari Gusdur.
Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di
Tengah Badai yang berisi tentang fakta yang mendukung bahwa Indonesia dan TNI
sebagai "Unity" tidak pernah melakukan perencanaan melakukan
pelanggaran HAM.
Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua
Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada
2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya
terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.
Saat menjadi Panglima ABRI sosok Wiranto berada
dalam berbagai masa transisi. Salah satu proses yang harus ia alami antara lain
Merupakan saat Timor Timur ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Saat
itu kebijakan dari Presiden Habibie Merupakan melaksanakan referendum sesuai
dengan permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur
terlepas. Wiranto yang saat itu menjabat sebagai pejabat negara yang
menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tudahan
seperti adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti kemerdekaan
atas perintah dari Wiranto sebagai Panglima tertinggi saat itu tidak terbukti.
Tuduhan ini semata-mata untuk membuat citra Indonesia didunia internasional
terkesan buruk. Tidak ada satu faktapun yang mengungkapkan bahwa Negara
Republik Indonesia dan TNI sebagai Unity pernah membuat perencanaan pelanggaran
HAM di Timor-Timur. Isu pelanggaran HAM ini sering di politisasi untuk kepentingan
pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri.
Setelah purna tugas kemiliteran, Wiranto dua kali
menjadi menteri pada era Presiden Gus Dur, dan kembali menajadi menteri pada
era Presiden Joko Widodo.
Menyongsong Pemilu 2009
Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai
Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai.
Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri
ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan
Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno,
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard
Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar
Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.
Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus,
yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H.
Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman
Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD
Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul
Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn)
Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda
TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor
Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel
Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar
Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.
Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI
Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi
langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya
berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan
kembali.
Calon presiden dan wakil presiden
Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei
2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan
pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres
dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura.
Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan
JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.
Pada Tahun 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri
sebagai calon presiden berpasangan dengan konglomerat media, Hary
Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat
minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan legislatif 2014.
Penghargaan
- Bintang Mahaptra Adipradana
- Bintang Dharma
- Bintang Yudah Dharma Putra
- Bintang Kartka Eka Paksi Utama
- Bintang Jalasena Utama
- Bintang Swa Buana Paksa Utama
- Bintang Bhayangkara Utama
- Bintang Yudha Dharma Naraya
- Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
- Bintang Veteran Timur Tengah
- Bintang Kehormatan Dari Spanyol
- Bintang Kehormatan Dari Australia
- Bintang Kehormatan Dari Belanda
- Bintang Pingat Jasa Gemilang Singapura
- Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) Dari Brunai Darusalam
- Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) Dari Pemerintah Malaysia
- Bintang Kesetiaan Xxiv
- Bintang Penegak G-30-S/Pki
- Bintang Seroja
- Bintang Wirakarya
- Bintang Dwija Sistha
- Maggala/Wirakarya Kencana
Organisasi
- HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum
- Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional
- Matla’ul Anwar, Ketua Dewan Amanat
- ICMI, Penasehat
- SOKSI, Penasehat
- PSSI, Ketua Dewan Pembina
- IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif
- PPMI, Ketua
- Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina
- Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina
- Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina
Buku dan Karya Wiranto
- Bersaksi di Tengah Badai Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-96845-I-X
- Meluruskan Jalan Demokrasi Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-3-3
- Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-4-1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar